Hengkang dari Senayan, Nurdin Cs Boyongan ke Kuningan


Nurdin Halid dan Nugraha Besoes.
JAKARTA - Nurdin Halid dan kroninya kini tidak berkutik. Meski sempat melawan dan menyebut Andi Mallarangeng tidak pantas menjadi Menpora, mantan narapidana kasus korupsi bahan pokok itu kemarin (29/3) menuruti keputusan pemerintah yang tidak mengakui kepengurusan PSSI pimpinan dirinya.

Karena itu, kemarin jajaran pengurus otoritas sepak bola nasional tersebut keluar dari kantor PSSI di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Pintu IX, ke kantor PT Badan Liga Indonesia (BLI) di Kuningan, Jakarta. Sebab, dalam keputusan Menpora, Nurdin dkk dilarang menggunakan aset serta fasilitas pemerintah, termasuk tidak mendapat dana dari APBN.

Direktur Hukum dan Peraturan PSSI Max Boboy menyatakan tidak mengetahui rencana penyegelan terhadap kantor PSSI dan seluruh fasilitasnya tersebut. "Itu bukan wewenang saya," katanya sesaat setelah meninggalkan Senayan kemarin sore.

Sebelumnya, dia memboyong dokumen yang cukup banyak ke dalam mobil Honda Jazz perak miliknya. Ada orang lain yang membantu membawa tumpukan dokumen tersebut. Ketika ditanya wartawan apakah itu adalah dokumen PSSI, Max menjawab, "Ini barang pribadi."

Saat itu dia sempat mengungkapkan bahwa kantor sekretariat PSSI akan dipindah ke kantor PT BLI di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. "Pindah ke BLI," ujarnya. Namun, setelah ditanya ulang, jawaban Max langsung berubah. "Saya tidak tahu," katanya.

Dia pun kembali ke gedung dan baru keluar lagi sekitar setengah jam kemudian. Max lantas memilih mengubah pernyataannya terkait pemindahan kantor PSSI. Sayangnya, saat akan ditanya lebih jauh, dia memilih bungkam dan berusaha menjauh. Dia tidak meladeni pertanyaan para wartawan.

Salah seorang pengurus PSSI yang tak mau namanya dikorankan membenarkan bahwa kantor PSSI dipindah ke kantor BLI di Kuningan. "Barang-barang itu memang akan dipindah ke sana (Kuningan)," bebernya.

Pemindahan kantor PSSI itu dikuatkan oleh adanya ratusan kardus yang diboyong ke pintu masuk kantor dari Pintu VIII Gelora Bung Karno atau yang juga dikenal sebagai pintu merah. Pertama, kardus diantar dengan menggunakan sebuah motor. Kurang lebih ada sekitar 50 kardus yang dibawa pada bangku belakang motor dan kemudian dibawa masuk ke dalam kantor PSSI. Berselang satu jam ada sebuah bajaj yang datang dengan jumlah kardus lebih besar. Kardus itu mengisi seluruh ruang penumpang di belakang.

Ada juga tumpukan kardus lain di atas bajaj. Jumlahnya mencapai 100 kardus. Tono, sopir bajaj itu, menyatakan bahwa kardus tersebut memang dipesan untuk diantarkan ke Kantor PSSI melalui pintu merah. "Dari Tanah Abang, saya tidak tahu untuk siapa. Saya hanya mengantar ini saja. Tidak ada lagi setelah ini," katanya.

Memang, sejak keputusan Nurdin dkk tidak lagi diakui pemerintah, para pengurus PSSI semakin sulit dimintai keterangan. Sekjen PSSI Nugraha Besoes pun tak kunjung mengangkat ponselnya saat dikonfirmasi perihal langkah PSSI tersebut. Namun, seorang pengurus departemen media PSSI, Tubagus Adi, menyebutkan bahwa pihaknya memang sedang mengepak barang-barang di Kantor PSSI.

Menurut dia, itu sengaja dilakukan untuk mengantisipasi tindakan pemerintah terhadap kubunya setelah keluarnya pernyataan pemerintah. "Kami belum pindah. Ini hanya antisipasi karena sudah ada keputusan tidak mengakui kami dari Menpora (menteri pemuda dan olahraga)," kata pria yang akrab disapa Adi tersebut.

Dia menjelaskan, pihaknya memang belum mendapat pemberitahuan resmi untuk segera mengosongkan kantornya. Namun, PSSI optimistis perintah pengosongan itu bakal segera turun seiring dengan tidak diakuinya Nurdin. "PSSI kini tak bisa lagi menikmati fasilitas negara," jelasnya.

Hanya, Adi menyatakan tidak akan menghentikan pekerjaannya karena pengurus PSSI dan Ketua Umum Nurdin Halid masih sah sesuai dengan aturan FIFA."?Kami sadar dengan sikap Menpora. Kalau masih tidak puas, kami akan pergi secepatnya. Kalau ada perubahan keputusan, kami akan bertahan," tandasnya.

Secara terpisah, komite pemilihan (KP) dan komite banding pemilihan (KBP) yang dipilih 78 pemilik suara saat kongres tanpa Nurdin dkk di Pekanbaru, Riau, terus melanjutkan langkahnya. Mereka meneruskan proses-menuju kongres II untuk memilih Ketum, Waketum, dan Exco PSSI. "Karena waktunya sangat singkat, kami tetap bergerak dan tetap menantikan keputusan FIFA," kata anggota KP Usman Fakaubun saat konferensi pers di Kawasan Santa, Jakarta Selatan, kemarin

Bahkan, mereka juga mematangkan tahap-tahap kerja sampai kongres dilaksanakan pada 29 April mendatang. Bukan hanya itu, mereka telah menentukan Surabaya sebagai kota tempat kongres nanti. "Kami sudah menentukan Kota Pahlawan untuk menggelar kongres. Alasannya, transportasi mudah dan letaknya relatif dekat dari berbagai penjuru Indonesia, berada di tengah-tengah," ucapnya.

Dia juga sudah menunjukkan berbagai alat kelengkapan pemilihan dan jadwal atau rundown kongres. Prosesnya dimulai hari ini dengan menyerahkan surat dukungan kepada para pemilik suara sah pada kongres PSSI. "Kami sebarkan surat dukungannya mulai besok. Penyerahannya ditutup 5 April nanti," terangnya.

Aturannya, setiap pemilik suara hanya boleh mengajukan satu nama calon ketua umum, wakil ketua umum, dan Exco PSSI. Dalam proses yang akan memakan waktu 33 hari hingga kongres tersebut, Usman menjelaskan bahwa semua transparan dan perkembangannya terus diumumkan melalui media.

Selain itu, mereka yang mendapatkan undangan bukan hanya 78 pemilik suara sah yang membentuk KP dan KBP. Melainkan total 100 suara yang sebelumnya terdaftar dalam kongres I di Riau, 26 Maret lalu. "Kami undang semua. Sebab, kami tidak ingin melakukan hal pernah dilakukan PSSI dulu yang mengotak-ngotakkan. Semua memiliki hak yang sama," tandasnya.

Persyaratan untuk bakal calon itu disesuaikan dengan Statuta PSSI, terutama yang terkait dengan pasal kriminal. Di dalam surat pencalonan yang akan dibagikan itu disebutkan bahwa setiap nama yang diusung tidak pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana dan/atau dijatuhi hukuman penjara.

Dengan adanya persyaratan seperti itu, Ketua Umum PSSI Nurdin Halid tidak mungkin bisa dicalonkan lagi. Selain itu, Usman menyatakan, pihaknya juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun yang dicalonkan sebagai ketua umum, wakil ketua umum, ataupun anggota komite eksekutif. "Yang terpenting, mereka pernah aktif dalam sepak bola. Tidak ada batas waktunya," ujarnya.

Komite pemilihan memberikan waktu seminggu untuk mendapatkan nama-nama calon tersebut. "Kemudian kami mengumumkan hasil verifikasi pada 12 April," katanya. Selanjutnya, tugas diserahkan kepada komite banding untuk menerima pengajuan banding dan membuat keputusan. Komite banding mendapatkan jatah dua minggu untuk menjalankan tugas, sebelum akhirnya keputusan tetap akan calon-calon itu disampaikan pada 26 April atau tiga hari sebelum kongres.

Hingga berita ini dilaporkan, belum ada kepastian keputusan dari FIFA terkait dengan sah tidaknya pelaksanaan kongres di Riau. Direktur Olahraga dan Hukum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Timbul Tomas Lubis menyatakan, kepastian dari FIFA sangat mungkin baru datang pada Rabu, 30 Maret 2011. "Karena wakil dari FIFA Frank van Hattum bukan pemegang kebijakan, dia pasti akan melaporkan lebih dulu," kata Tomas.

Ketua Komite Pemilihan Harbiansyah Hanafiah menyatakan, semua insan sepak bola bisa mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI selama pernah terlibat dalam persepakbolaan dan tidak pernah menjadi terpidana. Dengan demikian, selain Nurdin Halid, kandidat lain seperti George Toisutta, Nirwan Bakrie, dan Arifin Panigoro bisa dicalonkan sebagai ketua umum dalam kongres nanti. "Nurdin Halid sudah tidak bisa lagi (dicalonkan)," kata Harbiansyah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, pemerintah tidak bisa menghentikan begitu saja penyaluran anggaran APBN ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). "APBN itu dibuat dengan undang-undang, bukan dengan keputusan presiden, apalagi keputusan menteri," kata Harry.

Menurut Harry, kalaupun Menpora menahan anggaran untuk PSSI, Menpora harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan menteri keuangan, kemudian dibawa ke rapat kabinet. "Itu masih harus dibicarakan dengan DPR," ujarnya. (aam/jpnn/iro)


Sumber : http://www.jpnn.com/
Previous
Next Post »
Thanks for your comment